Oleh Asri Supatmiati
Belakangan, program Keluarga Berencana (KB) kembali digalakkan. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengajak seluruh keluarga di Indonesia ikut mensukseskan program mewujudkan keluarga kecil bahagia ini. Hal itu disampaikan Kepala BKKBN Sugiri Syarief dalam paparan visi dan misi BKKBN di Jakarta 15 Januari 2006 lalu.
Program ini dikemas dengan tujuan mulia, yakni meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Logikanya, dengan semakin beratnya beban ekonomi saat ini, jumlah anak yang sedikit akan lebih terjamin kesejahteraannya dibanding keluarga dengan anak banyak. Benarkah tingginya natalitas bertanggungjawab terhadap kemiskinan?
Pijakan Asumsi
Secara individual dan dalam jangka pendek, mungkin tujuan KB itu tercapai. Tetapi secara makro dan dalam jangka panjang, patut dipertanyakan kebenarannya. Tingginya masyarakat yang jatuh ke jurang kemiskinan, tentu bukan semata-mata karena tingginya angka natalitas. Banyak warga miskin yang jumlah anaknya juga minim.
Tidak sejahteranya sebuah keluarga bukan karena faktor banyak anak semata, melainkan tidak meratanya distribusi kekayaan. Ini karena diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme yang meniscayakan jurang pemisah antara yang miskin dan yang kaya. Kemiskinan lahir dari ketidakadilan yang diciptakan sistem ekonomi kapitalis.
Pembangunan berbasis kapitalisme hanya mengedepankan pertumbuhan, dan bukan pemerataan. Selama pemerataan ekonomi belum terjamin, seketat apapun rekayasa demografi tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebab, alam sejatinya sudah menyediakan sumber pangan yang cukup untuk umat manusia, hanya saja pengelolaan yang tidak adillah yang menyebabkan seolah tidak cukup untuk manusia. Itu karena sistem pendistribusian kekayaan yang tidak merata.
Itulah kelemahan Teori Maltus yang menjadi azas rekayasa kependudukan. Teori ini sejatinya hanya berpijak pada asumsi dan bukan kebenaran. Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan pangan ibarat deret hitung, sementara pertumbuhan penduduk ibarat deret ukur. Artinya, pertumbuhan penduduk jauh lebih banyak dibanding pertumbuhan pangan. Dari sini disimpulkan, jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan maka akan terjadi ledakan penduduk di mana jumlah pangan yang ada tidak akan mencukupi untuk seluruh umat manusia. Akibatnya, manusia akan kekurangan pangan.
Lalu lahirlah kebijakan menekan angka natalitas. Kebijakan ini dijajakan ke seluruh penjuru dunia. Indonesia, sejak 1970-an telah menerapkan program ini. Kendati semula menimbulkan pro dan kontra, program KB dinilai berhasil dengan menekan angka kelahiran sampai mencapai 2,6 pada tahun 2005. Namun, angka ini masih dinilai kurang ideal menurut PBB karena yang diharapkan mencapai 2,1. Itu sebabnya, PBB sampai menyerukan zero tolerance untuk program KB ini. Padahal di negara-negara maju sendiri, program ini telah ditinggalkan. Mengapa?
Ironi Pembatasan Natalitas
Dampak rekayasa demografi yang dicetuskan Maltus sejak tahun 1920-an sungguh membahayakan. Teori usang itu melahirkan problem-problem sosial akibat rendahnya angka natalitas dan makin tingginya penduduk usia tua. Pembatasan kelahiran, dalam jangka panjang dibayar mahal dengan semakin minimnya generasi produktif dan semakin menuanya usia penduduk. Hal ini jelas membahayakan bagi eksistensi negara dan peradaban tersebut.
Negara-negara di Eropa dan bahkan sebagian Asia, kini mengalami ancaman loss generation akibat rekayasa demografi. Program pembatasan kelahiran di Tiongkok misalnya, harus dibayar mahal dengan krisis generasi. Pasangan suami-istri di sana hanya boleh memiliki satu anak. Dampaknya, aborsi terhadap janin perempuan pun meningkat karena pasangan suami-istri lebih memilih anak laki-laki. Sebuah tradisi jahiliyah yang terulang di era modern ini. Ironis.
Sementara itu, angka kelahiran di Eropa terus merosot. Spanyol misalnya, salah satu negeri yang terancam ‘punah’. Tingkat kelahiran bayi termasuk yang paling rendah di dunia. Rata-rata angka kelahiran perempuan Spanyol adalah 1,12. Kekhawatiran yang sama juga terjadi di Italia dan Jerman (Dw.org/03.02.2005).
Juga di Korea Selatan, dimana tahun 2004 natalitasnya tercatat 1,16, merupakan rekor terendah di negara tersebut. Menurut badan statistik nasional Korsel (NSO) angka tersebut turun dari 1,19 yang tercatat pada tahun 2003. Angka itu lebih rendah dari yang dicatat Jepang sebesar 1,288, dan jauh lebih rendah dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat yang sebesar 2,04.
Ada penurunan tajam jumlah wanita yang melahirkan pada usia antara 25-29, karena mereka lebih memilih melahirkan setelah usia 30-an. Meski pemerintah Korsel telah memberikan subsidi guna mendongkrak angka kelahiran, tapi banyak kalangan muda Korsel menganggap memiliki anak merupakan beban terhadap keuangan mereka, selain mempengaruhi gaya hidup dan karir.
Pentingnya Regenerasi
Tanpa bermaksud menentang, ada baiknya dipikirkan kembali upaya pembatasan kelahiran ini agar tidak menuai badai dalam jangka panjang. Pasalnya, secara global rekayasa kependudukan telah menimbulkan malapetaka loss generation. Terlebih, proses regenerasi adalah faktor terpenting bagi eksistensi sebuah keluarga, suku, komunitas, negara dan bahkan sebuah peradaban. Jika proses regenerasi terhenti, yang terjadi adalah hilangnya sebuah keluarga, suku, negara dan bahkan peradaban itu. Mustinya kita belajar dari Barat yang telah menuai akibatnya secara fatal.(*)
Jurnalis, penulis buku-buku Islam. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here